Sistem Pilkada Masa Depan

Gwe inget-inget pertama kali nyoblos Pemilu sekitar sebelum tahun 2000an, sistem coblosannya 11-12 sama yang sekarang: ada petugas yang datang mendata ke rumah, ngasih kartu pemilih, minta pemilih datang ke TPS, sampai di TPS dikasi kartu suara, nyoblos di bilik suara, masukkin kartu suara ke kotak suara, celupin jari ke tinta. Setelah warga pada nyoblos, jumlah suara dihitung, hasilnya direkap sampai ke pusat. Hampir nggak ada bedanya sama sekali.

Padahal zaman sudah berubah. Internet sudah hadir dalam kehidupan sampai ke pelosok daerah. Hampir semua orang pakai hape alias smart phone. Namun sistem pemilu jadul masih diberlakukan, akibatnya anggaran penyelenggaraan hajat mencapai 15,95 Trilyun rupiah. Emang nggak bisa dieefektifkan, lebih ekonomis dan akurat?

Kalau kata Gwe sih mestinya bisa. Pertama soal pendataan warga yang memiliki Hak Pilih. Kata kuncinya adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP-Elektronik. Ingat kan beberapa tahun lalu pemerintah sudah mendata warga negara untuk pembuatan KTP Elektronik. Di dalamnya termaktub setiap warga memiliki NIK yang unik, yang berbeda satu sama lain. Nah dari situ bisa dinyatakan bahwa mengenai pendataan warga yang memiliki kriteria hak pilih sudah bisa diketahui dari database NIK. Bagaimana dengan keakuratan data? Data tentu akurat karena satu orang memiliki satu NIK saja dan memberikan SATU suaranya. Tidak perlu ada pendataan ulang lagi. Pola ini akan mengurangi belanja cetak kartu data, dan belanja pengadaan serta pemberian honor petugas pendata.

Lalu bagaimana untuk memverifikasi bahwa dia adalah pemilih yang sah? Bisa melalui sistem login ke aplikasi dengan kombinasi NIK pribadinya-nya, Nomor KK, dan bisa juga disebutkan nama akhirnya, nama ibu kandungnya. Banyak cara untuk memastikan kebenaran data pemilih. Ini adalah langkah kedua, yaitu aplikasi voting. Voting dengan aplikasi yang bisa diakses melalui dekstop PC, laptop, atau bahkan smartphone akan mengurangi/menghilangkan sejumlah hal seperti: belanja kartu suara, belanja bilik dan kotak suara, belanja sewa tempat, belanja tinta celup, dan yang mungkin akan dirasa memiliki sisi kontroversi, yaitu menghilangkan pendapatan orang adalah: belanja honor petugas.

Sistem aplikasi juga mempermudah dan mempercepat pengiriman data. Data bisa dihitung secara real time, saat itu juga dengan didukung kalkulasi alogoritma perhitungan aplikasi yang akurat dan dilindungi serangan cracker. Tidak perlu dihitung manual, yang menghabiskan waktu dan energi petugas, dan meminimalisir kekeliruan hitung, penjumlahan, faktor human error.

Pertanyaan yang selanjutnya paling bikin orang pesimis dengan sistem digital adalah bagaiamana dengan manipulasi data? Tentunya orang yang betul-betul paham IT akan berusaha menjaga data dari serangan cracker atau celah manipulasi data. Sistem bisa diujicobakan sebelumnya. Aplikasi yang sama untuk pemilu bisa disebarkan secara gratis dan diujicobakan dalam rentang waktu tertentu untuk mengatisipasi terjadinya sistem error, kesalahan database, servor down dan berbagai kemungkinan masalah teknis lainnya, sehingga saat hari H, proses Pemilu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kalau mau ngomongi celah manipulasi, di sistem manual salah satu cara untuk mengurangi celah manipulasi adalah dengan menghadirkan saksi-saksi dari berbagai elemen masyarakat saat penghitungan suara. Saksi pun bisa “dihadirkan” secara digital. Dia bisa diberikan akses khusus untk mengecek, menyaksikan data-data suara.

Lalu bagaiamana dengan pemilih yang tidak memiliki smart phone atau akses internet? Warga bisa saja diperkenankan menggunakan komputer yang sudah tersedia di tingkat Kecamatan atau bahkan Desa. Ingat berapa banyak Dana Desa yang digelontorkan, yang salah satunya bisa untuk pengadaan fasilitas sarana prasarana perkantoran. Tidak harus juga selalu pengadaan baru. Cukup dengan komputer/laptop inventaris kantor yang sudah ada, yang dilengkapi dengan bandwith internet yang cukup.

Selanjutnya bagaimana dengan pemilih yang sudah renta, lalu pemilih yang salah memilih data calon pemimpinnya. Sistem voting  bisa saja sekali sentuh atau klik untuk menentukan pilihan. Namun untuk menjaga keakuratan data, pemilih bisa diberikat 3 tahapan pertanyaan/ untuk memastikan kebenaran pilihannya. Pertanyaan pertama yang biasa, yaitu calon nomor mana yang Anda pilih. Setelah pengguna memilih, akan muncul pertanyaan kedua, apakah benar calon nomor sekian yang bernama a dan wakil b yang anda pilih? Lalu selanjutnya muncul pertanyaan terakhir: apakah anda benar akan memutuskan memilih atau batal memilih dan meminta waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan. Berikutnya, sama seperti sistem manual, bisa disediakan satu orang petugas pendamping untuk membantu pemilih.

Itulah sedikit pemikiran yang Gwe sampaikan, mungkin bisa jadi masukkan, dan pertimbangan untuk sistem pemilih umum di masa depan. Dimana yang diutamakan adalah efektifitas dan efesiensi anggaran negara, bukan sekedar cari kredit luar negeri dan mengatasnamakan modal pembangunan.